Iklan

Per 1 April 2016, Iuran BPJS Naik Menjadi Rp 80.000 Kawan!.

sumber : google.com

sumber : google.com

Masdaniblog.com – Kawan, sudah tahu belum jika Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan menaikkan iuran pesertanya?, berdasarkan dari Peraturan Presiden (PP) No. 19 Tahun 2016 yang baru saja diterbitkan pada hari Kamis, 10 Maret 2016 kemarin. Sebenarnya rencana tentang kenaikan iuran peserta BPJS ini sudah santer terdengar sejak awal tahun ini Kawan, masih ingat nggak ketika banyak beredar bahwa BPJS tekor dengan nominal yang fantastis?, Seperti diketahui, mismatch atau selisih antara penerimaan iuran dan pembayaran klaim tahun lalu diperkirakan mencapai Rp 4 triliun. Secara rinci, jumlah iuran yang diterima BPJS Kesehatan Rp 54 triliun, namun klaim yang dibayarkan mencapai Rp 58,07 triliun (sumber). 

Apesnya lagi nih, selisih tersebut diprediksi akan menjadi 2x lipat alias sebesar Rp 9.79 triliun!. Jadi jika tidak dilakukan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan, lembaga tersebut akan menderita defisit yang sangat besar Kawan.. Mau bangkrutkah?, ternyata spekulasi tersebut dibantah oleh Fahmi Idris selaku ketua BPJS Kesehatan.

Fahmi menegaskan neraca keuangan perusahaan baik pemasukan maupun pengeluaran dalam kondisi sehat. Bahkan tidak ada masalah sama sekali. Selama ini, BPJS mengaku sumber pemasukan perusahaan berasal dari dua sumber salah satunya iuran peserta. Diakui Fahmi, iuran dan pengeluaran memang masih missmatch karena dasar perhitungan masih menjadi rekomendasi dari Dewan Jaminan Sosial Nasional.

“Kalau bahasanya kurang lebih underpricing dari iuran yang diharapkan“, katanya.

Namun Fahmi menegaskan, pengalaman BPJS sejak berdirinya Askes 48 tahun lalu sudah mengkalkulasi agar program ini tetap berjalan dengan mencari sumber pemasukan lain. 

“Masa orang cuci darah kemudian mulai besok dikurangi. Itu tidak kita pilih”, ujarnya.

Pilihan kedua adalah menaikkan iuran sehingga match dengan pengeluaran.

“Isu BPJS kolaps itu tidak benar adanya karena balance sheet-nya sudah kita hitung antara pemasukan dan pengeluaran di tahun 2016 ini mendekati dengan apa yang kita perkirakan“, pungkas Fahmi.

(sumber).

Seperti yang pernah diperkirakan, pada pasal 16 disebutkan, iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah naik dari Rp 19 ribu menjadi Rp 23.000 per orang per bulan. Dan menurut pasal 16 F, dalam aturan tersebut iuran dinaikkan sebgagai berikut :

  • Untuk kelas III, naik dari Rp 25.500 per orang per bulan, menjadi Rp 30.000 per orang per bulan.
  • Untuk kelas II, naik dari Rp 42.500 per orang per bulan menjadi Rp 51.000 per orang per bulan.
  • Dan kelas I naik dari Rp 59.500 per orang per bulan menjadi Rp 80.000 per orang per bulan.

Sedangkan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri akan dipotong sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan. Dalam aturan yang direvisi Presiden ini juga tertulis denda sebesar 2,5 persen dari biaya pelayanan kesehatan untuk iuran yang terlambat dibayarkan setiap bulannya. Untuk jumlah tertunggak paling banyak 12 bulan dan denda paling tinggi sebesar Rp 30.000.000 (sumber).

Sampai Februari 2016, kepesertaan BPJS mencapai 162,78 juta jiwa Kawan, Kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau pekerja mandiri masih minim dengan jumlah sebanyak 9,052 juta jiwa dan Non -PNBU (PBI, PPU dan PB) mencapai 124,37 juta jiwa (sumber).

Beberapa pendapat pun bermunculan akibat Peraturan Presiden ini, ada yang Pro dan Ada yang kontra seperti kata beberapa tokoh-tokoh masyarakat berikut ini :

Pros :

– Irfan Humaidi, Kepala Departemen Komunikasi BPJS Kesehatan.

 “Pembiayaan untuk operasi caesar yang menghabiskan sekitar Rp 7 juta. Untuk menutupinya, dibutuhkan 5-7 juta orang sehat. Kenaikan iuran BPJS juga tidak sebanding dengan konsumsi rokok per hari yang mencapai Rp 10-15 ribu per hari yang menghabiskan sekitar Rp 450 ribu per bulan. Sedangkan iuran hanya naik menjadi Rp 80 ribu untuk kelas 1 dan untuk membiayai semua penyakit”.

– Fahmi Idris, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Bapak Presiden sangat memberikan perhatian karena ini harus menjadi opini yang jangan sampai membuat gelisah baik itu rumah sakit, kemudian tenaga kesehatan”.

Cons :

– Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch.

“Dampaknya akan terjadi kesulitan membayar bagi peserta mandiri itu karena sebagian besar mereka adalah pekerja informal. Tidak signifikan menutup defisit“.

– Iwan Kusmawan, Ketua Umum DPP SPN.

“Kalau isinya hanya akan menimbulkan masalah baru bagi para pekerja/buruh sebagai contoh yang berkaitan dengan iuran yang dinaikkan, denda keterlambatan, kami dengan tegas menolak keberadaan aturan tersebut”.

“Seharusnya pemerintah lebih konsen pada UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan, di mana di dalam UU tersebut telah diamanatkan bahwa negara melalui APBN dapat memberikan subsidi 5% dan APBD 10%, hal ini sebetulnya yang harus menjadi perhatian pemerintah”.

“Kenapa pemerintah tidak tegas terhadap para pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerja/buruhnya menjadi peserta BPJS kesehatan. Hal ini yang seharusnya menjadi konsentrasi pemerintah bukan terus memeras para pekerja/buruh agar iurannya dinaikan”.

Berikut perubahan yang terjadi dalam Perpres 19/2016 antara lain:
1. Peserta PPU dapat mendaftarkan sendiri
2. Sanksi bagi badan usaha yang tidak mendaftarkan dipertegas
3. Batas PTKP menjadi Rp8 juta
4. Besaran iuran mandiri kelas 3 Rp30.000 kelas 2 Rp51.000 kelas 1 Rp80.000 berlaku 1 april 2016
5. Iuran PPU komposisi pengusaha 3% dan pekerja 2%
6. Kewajiban setor iuran bagi pengusaha paling lambat tanggal 10
7. Pembayaran Pemda dipertegas
8. Denda keterlambatan naik menjadi 2,5%
9. Pasal 21 adanya aturan promotif dan preventif
10. Pasal 22 penegasan bentuk pelayanan kesehatan yang dijamin.
11. COB sudah diatur di pasal 24 dan 27 tetapi hanya untuk non medis
12. Pasal 36a mengatur tentang pelarangan menarik biaya pelayanan kepada peserta di luar paket.

Masdani sendiri sebenarnya sudah merasakan manfaat BPJS meskipun tidak secara langsung, yang pertama ketika adik Masdani mengalamai patah tulang pada 2013 silam, biaya operasi pemasangan Pen dan Spak sebesar Rp 18 Juta ditanggung oleh BPJS yang kala itu baru bermigrasi dari ASKES. Kemudia Nenek Masdani yang tiap bulan kontrol ke 2 dokter, Spesialis Penyakit dalam dan Spesialis Syaraf, (terkadang jantung) hampir tidak pernah keluar biaya, saat pengambilan resep obat juga. Padahal karena menderita gula darah, ada resep injeksi Insulin yang sekali ambil bisa 3-4 injeksi dengan harga ratusan ribu.

Jadi, dengan adanya kenaikan ini, MDblog sebagai bagian dari masyarakat berharap adanya peningkatan kualitas layanan, pilihan obat dan terapi yang dicover, serta sosialisasi kepada dokter-dokter bersangkutan agar tidak ada misscom terhadap pelayanan kepada peserta. Sekian Kawan, semoga bermanfaat ya..

Oh iya Kawan, jika Kawan sebagai peserta merasakan keberatan dengan kenaikan iuran diatas, Kawan dapat menurunkan kelas kepesertaan dengan syarat sudah menjadi anggota minimal 1 tahun (sumber).

Artikel terbaru lainnya :

Tetap terhubung di :

  • Email : masdaniblog@gmail.com
  • Twitter : @masdaniblog
  • Google+ : masdaniblog
  • Whatsapp : 085645368883
  • BBM : 5518F675
  • Facebook : kemal.astrid
Iklan

Posted on 11 Maret 2016, in Events and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 14 Komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: